Buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…
Buku ini mengkaji pola tata kelola tiga kota di Amerika, Seattle, Montreal, dan Curitiba, yang masing-masing menawarkan kasus yang berbeda namun menarik dalam menghadapi tantangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Para penulis menganalisis data empiris dari ketiga kota tersebut untuk memahami bagaimana instrumen pemerintahan dan kebijakan spesifik (seperti perencanaan, konsultasi, dan …
Buku ini mengkaji peran birokrasi dalam masyarakat modern yang didukung teknologi canggih, model-model pemerintahan tradisional, serta potensi teknologi informasi untuk mengubah dan meningkatkan sistem pemerintahan secara fundamental. Di bidang pemerintahan sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberdayakan lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan kegiatan mereka d…
Buku Dinamika Governance Di Era Revolusi Industri 4.0 ini dimaksudkan untuk merekam jejak sejarah perkembangan dan dinamika konsep, teori, dan praktik Governance, Global Governance, kepemimpinan transglobal, E-Governance,pelayanan publik digital, sampai era disrupsi tata kelola pemerintahan di era 4.0. Transformasi digital ini jangan-jangan bukan akhir, tetapi merupakan awal dari lahirnya suatu…
Teknologi Informasi akan sangat membantu dalam berbagai hal, antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, hingga yang berhubungan dengan sumber daya manusia
Buku ini membahas segala konsep dan teori mengenai Good Corporate Governance yang terjadi seiring terjadinya era industri 4.0 dan masyarakat 5.0
Buku ini menekankan pentingnya manajemen stratejik bagi organisasi pemerintah sebagai pelaku utama pelayanan publik dan pelaku usaha di sektor publik, karena luasnya cakupan pelayanan publik dan bidang usaha yang dimiliki oleh organisasi pemerintah, seperti halnya: Badan Layanan Pemerintah (BLU), BUMN, BUMD, dan BUMDes