Teori Organisasi Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-328-636-7

Deskripsi Fisik

viii+364; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 WAS t

Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah

Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…

Pokok Pokok Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah terdiri dari apa saja? Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di dalam Buku Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir: - Bagian pertama membahas tenta…

Standar Pelayanan Minimal Daerah

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah juga harus menunaikan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berupa ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional. Pada dasarnya SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga nega…

Kodifikasi Peraturan Desa 2 : Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa …

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya. Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri…

Kodifikasi Peraturan Desa Penyelengaraan Pemerintahan Dan Kewenangan Desa

A. PEMERINTAHAN DESA 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Un…